Song Min-ho dari grup Winner telah dihadapkan ke pengadilan karena melanggar dinas sosial tanpa izin selama lebih dari 100 hari, menjadi pusat kontroversi terkait wajib militer.
Menurut laporan dari dunia hukum pada tanggal 13, Kejaksaan Seoul Barat mencatat dalam dakwaan bahwa Song Min-ho telah absen tanpa izin selama total 102 hari saat bekerja di Badan Pengelola Fasilitas Mapo tanpa alasan yang sah. Ini berarti ia telah meninggalkan seperempat dari total hari kerja dinas sosial (sekitar 430 hari) tanpa izin.
Hasil penyelidikan kejaksaan menunjukkan bahwa ketidakhadiran Song Min-ho semakin berani seiring dengan mendekatnya tanggal pemanggilan kembali. Pada awal tahun 2023, jumlah hari ia melanggar hanya satu hari, namun pada Juli 2024, ia tercatat melanggar selama 19 hari, dan pada bulan November, menjelang pemanggilan kembali, ia absen tanpa izin selama 14 hari, setengah dari sebulan.
Terutama, ketika Song Min-ho menyatakan tidak akan hadir dengan alasan seperti "terlambat tidur", petugas A diketahui membiarkannya dan memalsukan dokumen resmi seolah-olah ia hadir secara normal. Kejaksaan juga menuntut pengelola tersebut atas tuduhan membuat dokumen resmi palsu.
Menurut undang-undang wajib militer yang berlaku, jika seseorang melanggar dinas tanpa alasan yang sah selama lebih dari 8 hari, mereka dapat dijatuhi hukuman penjara hingga 3 tahun. Selain itu, masa dinas dapat diperpanjang sebanyak lima kali dari jumlah hari yang dilanggar.
Mengenai kemungkinan 'masuk kembali' sebagai prajurit aktif yang diangkat oleh beberapa pihak, para ahli hukum menganalisis bahwa hal itu secara realistis sulit dilakukan. Hal ini karena Song Min-ho sudah dalam status dibebaskan dari wajib militer, dan tidak ada dasar hukum yang cukup untuk mengangkat kembali penilai dinas sosial menjadi prajurit aktif menurut undang-undang yang berlaku.
Pihak Song Min-ho membantah bahwa cuti sakit yang digunakan selama dinas adalah untuk tujuan perawatan yang telah dimulai sebelum ia masuk, dan juga menyatakan bahwa cuti tersebut digunakan sesuai dengan peraturan. Perhatian publik kini tertuju pada kebenaran yang akan terungkap dalam sidang perdana yang akan diadakan pada 21 April mendatang.
